Perbandingan Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2013

Perbandingan Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2013

No	Kurikulum 2006	Kurikulum 2013
1	Dikenal istilah Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)	Istilah SK diubah menjadi Kompetensi Inti (KI), istilah KD tetap digunakan.
2	Dalam SK secara langsung disebutkan materi yang akan dipelajari. KD merupakan penjabaran dari SK.	Materi inti tidak diketahui, hanya menjabarkan nilai dan akhlak yang harus dikembangkan, sehingga dikatakan antara KI dengan KD yang ada kurang dapat berkaitan. KD yang merupakan penjabaran dari KI dianggap “Ga Nyambung”
3	Penyampaian materi dan melakukan eksperimen diselaraskan. Eksperimen dapat dilakukan kapan saja pada semua materi.	Pada awalnya difokuskan untuk penyampaian materi, kemudian eksperimen dilakukan di akhir.
4	Tidak ada SK dan KD yang di ulang- ulang setiap tahunnya untuk kelas X, XI, XII.	KI dan KD di awal untuk semua kelas (X, XI, XII) sama. Artinya KI dan KD tersebut di ulang setiap tahunnya untuk semua kelas. Hal ini sangat membingungkan.
5	Tidak memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pengembangan karakter peserta didik.	Setiap kompetensi menekankan pada pengembangan karakter mulia peserta didik.

Analisis:

Secara keseluruhan, konsep yang dimiliki kurikulum 2013 lebih baik dibandingkan kurikulum 2006. Hal ini dikarenakan dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk tidak hanya sekedar menyampaikan materi namun juga mengajarkan nilai- nilai positif untuk membangun karakter peserta didik. Kurikulum 2006 belum mampu menggambarkan sikap- sikap yang harus dikembangkan untuk peserta didik, karena kompetensi yang dibutuhkan untuk pengembangan karakter tidak terakomodasi di dalamnya. Kurikulum 2013 lebih peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional maupun global. 

Walaupun lebih baik karena sudah menekankan terhadap pengembangan karakter, namun kurikulum 2013 ini tetap harus dikaji. Kurikulum ini belum bisa langsung diterapkan karena dibutuhkan persiapan yang matang untuk didapat diperoleh hasil yang diinginkan. Pemerintah perlu memperhatikan lagi KI dan KD sehingga dapat ditafsirkan secara jelas oleh para pelaksana pendidikan. Kesiapan perangkat pembelajaran dan sosialisasi sangat diperlukan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan guru secara umum dalam menjabarkan kurikulum yang ada. 

Selain itu, evaluasi terhadap kurikulum 2006 juga tidak terburu- buru ditafsirkan. Hasil evaluasi perlu dianalisis secara mendalam, diidentifikasi kelemahan dan kelebihannya.  Tidak perlu terburu- buru dilaksanakan, karena persiapan yang kurang tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. 

Pendidikan Karakter, Pemerintah Jangan Hanya Berteori

JAKARTA - Sejak diluncurkan enam tahun lalu, program pendidikan karakter yang diusung pemerintah belum juga menampakkan hasil. Salah satu buktinya, tawuran pelajar kian merajalela.

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rohmani menegaskan, konsep pendidikan karakter yang digadang-gadang pemerintah masih sebatas teori, bahwa hal tersebut sangat penting bagi Indonesia. Pemerintah pun, kata Rohmani, seharusnya tidak sekadar berteori tentang pendidikan karakter dan membuat program yang jelas dalam membangun karakter generasi muda bangsa.

Rohmani membeberkan, salah satu bukti pendidikan karakter yang diusung pemerintah hanya sebatas teori adalah kian maraknya tawuran pelajar. Sepanjang 2012 saja, sudah ada 18 korban jiwa akibat tawuran pelajar.

"Hampir setiap kementerian memiliki program pendidikan karakter. Namun tak satu pun yang menyentuh persoalan. Saya mulai curiga jika pemerintah tak memahami hubungan pendidikan karakter dengan esensi pendidikan," kata Rohmani, dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Senin (1/10/2012).

Perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengimbuh, sejak wacana pendidikan karakter muncul enam tahun lalu, pendidikan karakter hanya bersifat seremonial dan menjadi proyek bagi birokrat terkait. Padahal, kata Rohmani, pendidikan karakter bukan sekadar pengetahuan. Namun, selama ini pendidikan karakter di Tanah Air hanya  sekadar wawasan.

"Pemerintah harus mengubah strategi pendidikan karakter. Model seminar harus ditinggalkan. Pendekatan pendidikan ekstrakurikuler harus  ditingkatkan," tegasnya.
(rfa)

Sumber: okezone.com

Kearifan Lokal & Perspektif Global dalam Pendidikan

JAKARTA - Era globalisasi memungkinkan terjadinya perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Namun, tidak jarang perubahan tersebut bersifat paradoks bagi sebuah negara.

Menyadari pentingnya kerjasama antara ahli pendidikan dan praktisi pendidikan dari seluruh dunia untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menggelar seminar internasional untuk membahas tentang tren pendidikan terkini. Pada seminar bertajuk "International Conference on Current Issues in Education" (ICCIE 2012) diangkat tiga tema utama, yaitu "Studi Komparatif: Isu Global dan Lokal", "Isu Agama dan Moral dalam Dunia Pendidikan", dan "Sosiokultural dalam Pendidikan".

Seminar yang merupakan rangkaian Dies Natalis UNY ke-48 ini terselenggara berkat kolaborasi Jurusan Filsafat Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dengan program S-3 Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana UNY. Pada acara yang berlangsung selama dua hari tersebut, hadir ahli pendidikan dari berbagai negara seperti, Filipina, Belanda, Jepang, Bangladesh, Singapura, Iran, India, Taiwan, Nigeria, dan Afghanistan.

Rektor UNY Rochmat Wahab yang didapuk sebagai keynote speaker memaparkan materi mengenai isu terkini tentang pendidikan. Dia menyebut, terdapat lima faktor penting dalam pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, komunitas, lembaga keagamaan, dan media massa. "Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan seseorang menjadi manusia seutuhnya. Oleh karena itu, pendidikan yang terintegrasi secara komprehensif sangatlah diperlukan," ujar Rochmat, seperti dinukil dari situs UNY, Senin (24/9/2012).

Dia menyimpulkan, sistem pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suatu insan dalam menjaga kearifan lokal sekaligus memiliki perspektif global. "Untuk pendidikan yang lebih baik, kita memerlukan demokratisasi pendidikan, pendidikan multikultural, dan pendidikan perdamaian. Dalam mempersiapkan generasi mendatang, kita membutuhkan pendidikan yang lebih kreatif dan e-education," imbuhnya.(mrg)

Indeks Pendidikan RI Rendah, Jangan Salahkan Mendikbud

JAKARTA - Setiap tahun, badan PBB yang membawahi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (UNESCO), mengeluarkan data indeks pembangunan pendidikan atau education development index (EDI). Tahun lalu, Indonesia menempati posisi ke-69 dari 127 negara. Indeks ini jauh lebih rendah dibandingkan Brunei Darussalam (34), dan terpaut empat peringkat dari Malaysia (65).

Rendahnya EDI Indonesia ini disebabkan rendahnya nilai Indonesia pada empat parameter penilaian yakni keterjangkauan dan ketersediaan akses pendidikan, termasuk angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar; tingkat melek aksara pada kelompok usia 15 tahun ke atas; kesetaraan jender dalam melek literasi; dan kualitas pendidikan yang di antaranya diukur dari tingkat kelulusan, kemampuan baca tulis hitung (calistung), dan rasio murid-guru,

Menurut Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Profesor Soedijarto, rendahnya EDI Indonesia tersebut dikarenakan pemerintah tidak memberikan perhatian sungguh-sungguh pada pendidikan nasional. "Jangan salahkan menteri (pendidikan dan kebudayaan), tetapi pemerintah dan DPR. Tanyakan, mengapa mereka tidak memberikan perhatian sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat konstitusi tentang pendidikan nasional?" ujar  Soedijarto tegas, ketika berbincang dengan Okezone, Selasa (23/10/2012).

Salah satu bukti pemerintah tidak memberikan perhatian sungguh-sungguh dalam pendidikan nasional, kata Soedijarto, adalah pada jenjang pendidikan dasar. Dia menjelaskan, pasal 31 ayat 2 UUD 1945 dengan jelas meyebutkan bahwa, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Namun, imbuhnya, pemerintah hanya memberikan bantuan operasional sekolah (BOS), bukan membiayai pendidikan dasar secara penuh.

"Ini yang harusnya dipertanyakan, mengapa hanya bantuan, bukan pembiayaan penuh. Dan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) tidak salah, karena dia hanya mengelola dana pendidikan yang diberikan pemerintah kepada institusinya," tutur Soedijarto.

Mantan Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan BP3K Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1975-1981) itu menilai, rendahnya EDI Indonesia juga menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah dalam menjalankan roda pendidikan. "Pemerintah tidak pernah sepenuhnya ingin menjadikan pendidikan sebagai urat nadi bangsa," tandasnya.

Seharusnya, kata Soedijarto, masyarakat secara bersama-sama menekan pemerintah dan DPR untuk menerapkan pasal-pasal tentang pendidikan di UUD 1945. Jika amanat konstitusi diterapkan sebaik-baiknya, maka kualitas pendidikan nasional pun akan mengalami kemajuan.

"Konstitusi Indonesia sudah sangat baik dalam mengatur pendidikan nasional. Hanya saja, pemerintah dan DPR lupa pada amanat konstitusi itu," pungkasnya.(rfa)

Sumber: okezone.com

Kini Siswa SMA Boleh Pilih Mata Pelajaran Layaknya Kuliah

JAKARTA - Siswa jenjang SMA tahun depan akan dapat memilih mata pelajaran sendiri sesuai dengan minatnya masing-masing. Pola ini akan serupa dengan yang diterapkan di jenjang perguruan tinggi.

Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, saat ini siswa SMA masih terjebak tiga kelompok yakni jurusan IPA, IPS dan Bahasa. Namun dalam kurikulum tahun depan, penjurusan ini akan dihilangkan dan diganti dengan kelompok peminatan. Ini artinya siswa yang memilih jurusan IPA boleh mengambil mata pelajaran dari jurusan IPS seperti Ekonomi, Sosiologi, Akuntansi dan Sejarah dan begitu pula sebaliknya dengan jurusan IPS dan Bahasa.

Namun pembebasan pilih mata pelajaran diakui Hamid masih belum final karena saat ini revisi kurikulum masih dalam tahap uji publik. "Hampir seluruh sekolah sudah online. Kalau mereka tidak setuju dengan kelompok peminatan, maka silakan beri usulan. Kami dorong ke peminatan karena tidak tertutup kemungkinan anak yang sudah masuk IPA tertarik pelajaran Ekonomi. Padahal anak IPA bagus juga jika mempelajari masalah ekonomi dan sosial sambil memperkuat kemampuan bahasanya," kata Hamid di gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (3/12/2012).

Hamid menerangkan, kementerian melihat sarana prasana di sekolah perkotaan sudah bagus dan juga kebutuhan gurunya sudah terjamin sehingga wacana kelompok peminatan ini tidak akan terkendala. Berbeda dengan sekolah di perbatasan dan daerah terpencil yang masih butuh intervensi dari pemerintah maka tidak akan semudah itu melakukan kelompok peminatan di sekolah masing-masing.

Jika memang wacana ini terlaksana, ujarnya, pemerintah tidak akan tinggal diam karena konsekuensinya harus ada penambahan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, penambahan fasilitas itu akan dilihat bukan dari jumlah sekolahnya melainkan jumlah rombongan belajarnya. Selain itu pemerintah akan menambah jumlah guru. Konsekuensinya, jumlah guru mata pelajaran yang tidak diminati siswa akan dikurangi. Namun hal ini akan dibahas lebih lanjut agar tidak menimbulkan konflik pada guru-guru tersebut.

Pada dasarnya, urai Politikus dari Fraksi Golkar ini, dewan meminta agar pemerintah menyusun kurikulum yang tidak membebani sisi kemandirian dan kemampuan siswa. Oleh karena dia meminta pemerintah dan DPR bersama-sama menyusun perubahan kurikulum ini yang sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. “Keinginan publik ini harus tertampung semua. Jangan pemerintah membuat sendiri aturan yang ada sementara guru dan siswanya sendiri tidak siap," jelasnya.

Anggota Tim Inti pada Uji  Publik Pengembangan Kurikulum 2013 Said Hamid Hasan menerangkan, kelompok peminatan ini memang diperlukan karena kurikulum di SMA nanti siswa akan mengampu mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Oleh karena itu aka nada pengurangan mata pelajaran yang harus diikuti siswa. hal ini akan berdampak pada penambahan satu jam mata pelajaran per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran ini. "Standar kompetensi siswa SMA harus memiliki kemampuan pikir dan tindakan yang efektif dan kreatif. terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri," tutur Pengamat Pendidikan dari UPI ini.(Neneng Zubaidah/Koran SI/rfa)

Sepi Peminat, Jurusan Bahasa SMA Tak Akan Dihapus

JAKARTA -  Jika dilihat dari kenyataan saat ini peminat jurusan IPA dan IPS di jenjang pendidikan SMA masih seimbang. Sementara itu, peminat jurusan Bahasa terus berkurang.

Meski demikian, menurut Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Hamid Muhammad,  jurusan Bahasa tidak akan dihilangkan karena Bahasa itu harus menjadi suplemen utama pendidikan.

"Mengenai hal ini kementerian akan melakukan evaluasi mengapa jurusan ini mulai menurun peminatnya," kata Hamid.

Evaluasi ini juga akan merambah ke SMK, apakah penurunan beberapa jurusan di SMK itu terjadi karena dunia industri sudah tidak berminat lagi atau sebenarnya peluang kerjanya banyak namun kompetensinya sudah tidak sesuai.

"Kami akan lihat kompetensi-kompetensi baru yang muncul belakangan seperti Bio Technical. Kami akan panggil dunia industri untuk mencari tahu bidang apa saja yang dibutuhkan sampai 10 tahun ke depan. Apa saja kompetensi yang prospektif yang dibutuhkan industri. Setelah itu terkumpul maka hasilnya akan dijadikan bahan perubahan kurikulum di SMK," ujar mantan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) Kemendikbud ini.

Namun untuk jurusan di SMK seperti Pertanian, Peternakan dan Kelautan meski jumlah peminatnya menurun, dengan tegas Hamid menjawab, ketiganya akan tetap dihidupkan.

Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri mengaku belum mengetahu soal wacana kelompok peminatan di sekolah menengah atas ini. Akan tetapi komisi sudah membentuk panitia kerja (Panja) Kurikulum yang juga akan memanggil para pakar untuk membahas perubahan apa yang diperlukan dalam kurikulum baru yang akan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran baru mendatang.(Neneng Zubaidah/Koran SI/rfa)

Sumber : okezone.com

Perubahan PP tentang Guru Atur Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

Jakarta --- Perubahan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru masih dalam proses. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, saat ini PP No.74/2008 tersebut sudah memasuki tahap uji publik. Setiap ada peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang menyangkut kepentingan umum, harus melalui tahap uji publik untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

“ Kita nggak bisa menjadikan publik itu sebagai obyek, tapi sebagai bagian dari partisipasi. Karena peraturan apapun, persoalannya bukan di peraturan, tapi bagaimana peraturan itu bisa diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, workability, atau peraturan itu bisa diimplementasikan dengan baik kalau ada partisipasi dari publik,” jelasnya usai acara puncak peringatan Hari Guru Nasional 2012 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, (4/12).

Lebih lanjut Menteri Nuh mengatakan, perubahan PP No. 74/2008 intinya mengenai tata kelola, baik dari sisi karir guru hingga persoalan yang memiliki implikasi terhadap kesejahteraan. Salah satu hal yang pokok dan mendasar dalam perubahan PP ini adalah mengenai penempatan guru. “Banyak keluhan di masyarakat, kalau ada guru swasta ,baik, terus ikut tes CPNS, terus diterima, maka yang berlaku sekarang ini, dia harus keluar dari sekolah swasta itu, pindah ke sekolah negeri,” katanya.

Menurut Menteri Nuh, hal tersebut menjadikan sekolah swasta bagaikan training center. Guru-guru yang sudah baik mengajar di sekolah swasta, kemudian ikut tes CPNS dan lulus, kemudian pindah ke sekolah negeri. Keluhan yang sama diterimanya saat pertemuan terakhir dengan para uskup di Nusa Tenggara Timur. Banyak sekolah Kristen swasta di NTT yang predikat gurunya baik, namun pindah ke sekolah negeri setelah lulus tes CPNS. Begitu juga dengan sekolah Islam. Hal tersebut membuat guru-guru di sekolah swasta menjadi kekurangan.

Karena itu melalui perubahan PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru, pemerintah ingin memberikan satu kebijakan, supaya guru-guru negeri juga bisa ditugaskan di sekolah swasta. “Alasannya sederhana, apalagi nanti dengan PMU, wajib. Pemeri ntah bisa memberikan BOS ke sekolah negeri dan swasta, pemerintah juga diperbolehkan memberikan rehab ke sekolah negeri dan swasta, apa bedanya dengan guru, sebagai bagian dari komponen sistem pendidikan?  Inilah yang mau kita benahi,” tuturnya.

Dengan kebijakan ini, guru PNS bisa diperbantukan di sekolah-sekolah swasta, sehingga sekolah swasta juga terbantu, minimal dari sisi biaya operasional untuk guru. “Sehingga posisi pemerintah memberikan perhatian yang sama terhadap sekolah negeri dan swasta semakin bisa dibuktikan,” kata Menteri Nuh. (DM, JR, RM)

KONTRIBUSI UNY UNTUK PENDIDIKAN KARAKTER

Oleh : Dr. H. Rochmat Wahab, MA

Pendidikan Karakter akhir-akhir ini menjadi buah bibir banyak orang, terlebihlebih dalam masyarakat pendidikan. Wacana pendidikan karakter muncul secara terus bukan semata-mata di sebabkan oleh kebijakan Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2, melainkan lebih jauh disebabkan oleh adanya keprihatinan masyarakat Indonesia terhadap dekadensi moral yang tidak kunjung selesai, serta masih banyaknya kejadian konflik antar kelompok, suku bangsa, golongan, dan status sosial yang mengancam persataun dan kesatuan bangsa Indonesia. 

Di satu sisi, reformasi di Indonesia sudah berhasil mendorong demokratisasi dan gerakan transparansi, namun di sisi lain reformasi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam batas tertentu masih belum mampu menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di sekitar kita masih dijumpai cukup banyak perilaku warga Indonesia, baik secara personal maupun kolektif, bertentangan dengan misi reformasi, apakah itu berupa perilaku amoral, perilaku eksploitasi terhadap sesama, perilaku korupsi, dan perilaku konflik antar sesama. Masih banyak lagi perilaku yang tak terpuji yang pada akhirnya merugikan banyak orang dan banyak pihak.

Menyadari kenyataan yang demikian dirasakan penting sekali adanya
gerakan pendidikan karakter. Suatu usaha besar yang melibatkan semua pihak
untuk mengawal pendidikan karakter bagi seluruh warga Indonesia, terlebih
bagi individu yang masih tumbuh dan berkembang yang masih berada pada
masa transisi. Karena itu pendidikan karakter bukanlah semata-mata tanggung
jawab pemerintah, melainkan juga orangtua, institusi pendidikan, organisasi
agama, dan masyarakat.

Untuk memperkuat pentingnya pendidikan karakter, kita ingat akan sabda Rasulullah saw, yaitu : Innamaa bu’itstu liutammima makaarimal akhlaaq”, artinya Sesungguhnya aku dibangkitkan di bumi ini untuk menyempurnakan akhlaq”. Ini menegaskan bahwa betapa pentingnya akhlaq itu bagi kehidupan baik di mata manusia maupun Tuhan. Juga ditegaskan lagi Rasulullah, yaitu “hubbul wathan minal iimaan”, artinya cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Hal ini menegaskan bahwa setiap warga negara wajib menunjunjnung tinggi bangsa dan negaranya, tidak bersifat merusak apalagi menghacurkan. 

Atas dasar itulah UNY memiliki tekad yang besar untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal pendidikan karakter untuk Indonesia. Ada beberapa alasan UNY ingin berkontribusi bagi pendidikan karakter di tanah tercinta ini. Pertama, UNY memiliki visi menghasilkan insan bernurani, mandiri, dan cendekia. Artinya bahwa UNY memandang pentingnya moralitas dan spiritualias dalam pembentukan lulusan. Jika seorang terdidik tidak bermoral, maka banyak pihak yang akan dirugikan. UNY sangat berkeinginan lulusannya justru memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Demikian juga UNY ingin menghasilkan lulusan yang cendekia dengan sifat utamanya memiliki tanggung jawab sosial (social responsibility), karenanya lulusan UNY harus memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, bangga akan tanah airnya.

Kedua, UNY merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang memiliki core business bidang pendidikan. Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha memanusiakan manusia, sehingga manusia itu berkepribadian, berkarakter, dan beradab. Karena lulusan UNY sebagian besarnya akan menjadi pendidik, maka UNY sangat berkewajiban menjadikan pendidikan karakter sebagai komponen utama dalam proses pendidikannya.

Ketiga, UNY menjadikan pendidikan karakter sebagai icon-nya. Karena itulah UNY memiliki keberanian moral untuk memberikan penghargaan akademik tertinggi Doktor Honoris Causa kepada Bapak Ary Ginanjar atas kemampuan akademik, perjuangan, dan setelah melalui pengkajian serius oleh

sejumlah ahlinya, sehingga tetap on the track

Setelah memperhatikan posisi UNY dalam mengahadapi gerakan pendidikan karakter, kiranya perlu diidentifikasi kontribusi UNY dalam mengawal implementasi pendidikan karakter. UNY telah melakukan pembinaan moral keagamaan dan pembinaan perilaku terpaji terhadap semua unsur, baik dosen, karyawan, terlebih-lebih mahasiswa. Pembinaan kerohanian bagi dosen dan karyawan dilakukan secara periodik, baik berlangsung di kampus maupun di luar kampus. Pembinaan keagamaan bagi mahasiswa dilakukan melalui program dan kegiatan turorial untuk melengkapi kegiatan kurikuler. Untuk internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan juga diupayakan melalui kegiatan perkuliahan, terutama diawali dengan mata kuliah umum yang akan dilanjutkan dengan mata kuliah bidang studi. Di samping itu, diupayakan adanya kegiatan intensif melalui unit kegiatan kerohanian untuk setiap agama, Unit Kajian Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Resimen Mahasiswa, dan Pramuka.

Untuk mengimplementasikan pendidikan karakter tidaklah mudah karena ada minimal dua faktor penting, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, bahwa tidak semua individu itu memiliki kesiapan, kemampuan, dan kemauan untuk berperilaku baik, bahkan ada kecenderungan perbuatan merusak seringkali tampak dominan. Tidak semua dosen memiliki kemampuan dan penguasaan bidang agama, sehingga ada rasa takut untuk mengimplementasikan dalam proses pendidikan. Di samping itu masih adanya kecenderungan untuk agresif, kurang empati, dan akomodatif terhadap orang lain yang berbeda pendapat dan keinginan. Faktor eksternal, adanya budaya asing yang agresif untuk menkontaminasi budaya kita, terutama di era informasi yang sangat terbuka. Adanya lingkungan masyarakat yang tak peduli terhadap perilaku yang tercela di tengah-tengah masyarakat.

Setelah memperhatikan kondisi tersebut, maka dapat ditawarkan berbagai upaya untuk mengoptimalkan kontribusi UNY terhadap implementasi pendidikan karakter. Pertama, memantapkan komitmen semua unsur untuk mengedepan pentingnya pendidikan karakter, sehingga setiap individu dapat ikut andil dalam mengawal pendidikan karakter sesuai dengan kemampuannya. Kedua, mengupayakan setiap pimpinan di unit dan levelnya masing, bahkan termasuk di lingkungan mahasiswa untuk menjadi teladan dalam berperilaku yang santun. Ketiga, mengagendakan secara rutin forum pertemuan dan silaturahim antar individu atau institusi yang beragam, sehingga terbangun salaing menghormati, respek, dan menolong. Keempat, membangun gerakan berprilaku konstruktif dan bermanfaat bagi orang lain, kelompok lain atau institusi lain.

Akhirnya kami yakin bahwa semua unsur yang berada di komunitas UNY, baik mahasiswa, dosen, karyawan, maupun alumni, perlu terus mengedepankan kebersihan dan kesucian hati dalam mengemban amanah sesuai dengan posisinya masing-masing, sehingga kehadirannya dapat menunjukkan perilaku yang terpuji, perilaku yang adil, perilaku yang mendatangkan kedamaian, dan perilaku yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Dengan demikian UNY tidak hanya dapat mengawal pendidikan karakter, melainkan juga insya Allah mampu memberikan kepuasan seluruh civitas academikanya, bagi masyarakat luas dan bagi kemanusiaan. Semoga.

*Penulis adalah Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

Kurikulum Baru, Kurikulum 2013

Sumber: Detik foto

Dalam waktu dekat,pemerintah Indonesia akan menerapkan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013.  Perubahan ini menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang sesuai zaman. Selain itu, sistem pendidikan di Indonesia juga harus selalu ikut menyesuaikan perubahan zaman.

“Mau tidak mau kita harus lakukan perubahan. Jika dibilang ganti menteri ganti kurikulum dan kebijakan, saya kira tidak masalah. Selama perubahan tersebut miliki rasionalitas yang kuat,” jelasnya saat ditemui usai melakukan sosialisasi mengenai Kurikulum 2013 di Ruang Sidang UNY, Sabtu (1/12/2012) sore.

Nuh juga menegaskan, arah perubahan kurikulum baru jelas untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal ini untuk meningkatkan pilar yang utama dalam menyongsong masa depan, yakni kreativitas, inovasi, dan produktif, serta semangat kebangsaan.

Kedepan basis perubahan kurikulum 2013 terdiri dari dua komponen besar, yakni pendidikan dan kebudayaan. Menurutnya kedua elemen tersebut harus menjadi landasan agar generasi muda dapat menjadi bangsa yang cerdas tetapi berpengetahuan dan berbudaya serta  mampu berkolaborasi maupun berkompetisi.

Perubahan, tegas Nuh, akan dilakukan diseluruh jenjang pendidikan.  Ditingkat dasar, misalnya, 10 matapelajaran yang selama ini didapatkan siswa akan dipadatkan menjadi enam matapejaran. Meski jumlah matapelajaran berkurang, jam belajar disekolah akan bertambah menjadi empat jam per pekan. Dijenjang tersebut, matapelajaran akan dilakukan secara holistic dan integratif.

Ditingkat SMP, pemberian pelajaran akan mempergunakan Tekonologi Informasi Komunikasi (TIK) didalam kelas. Nuh menyebutkan kebijakan ini memungkinkan pemakaian laptop didalam kelas oleh siswa. Dengan harapan, wawasan siswa dapat semakin terbuka. Pemadatan matapelajaran juga dilakukan ditingkat SMP, dari 12 matapelajaran menjadi 10 matapelajaran dan pertambahan jam pelajaran menjadi 6 jam per minggu.

Sementara ditingkat SMA, siswa mendapatkan matapelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Dari sistem pendidikan ini, pen jurusan dijenjang pendidikan SMA tidak dilakukan. Jumlah jam untuk siswa SMK hanya bertambah sekitar 2 jam per minggu.

Khusus di SMK, penyesuaian jenis keahlian akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau tren saat ini. Namun seluruh siswa SMK ditiap jurusan akan mendapatkan matapelajaran umum.

“Perubahan terbaru ialah UAN (Ujian Akhir Nasional) SMK tidak dikelas 3 tetapi kelas 2. Tujuannya saat kelas 3 siswa konsentrasi menimba ketrampilan dan ikut uji kompetensi,” papar dia.

Sumber: Solopos dan Kompas

SNMPTN 2013

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menghapus jalur tulis dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun depan. Kuota SNMPTN hanya melalui jalur undangan. 

Namun pola undangan itu hingga saat ini masih dibahas oleh para rektor PTN. Pemikiran sementara, polanya tetap menggunakan nilai ujian nasional (UN) sebagai syarat penilaian utama ditambahkan dengan parameter lain sesuai karakteristik tiap PTN. Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Djoko Santoso menjelaskan, pemerintah akan menyiapkan biaya untuk proses penyaringan di jalur undangan ini sehingga tidak ada beban biaya yang dikenakan ke peserta.

Selain jalur undangan, pemerintah tetap mengizinkan PTN untuk membuka jalur mandiri. Namun sebebas-bebasnya PTN membuka jalur mandiri, biaya pendidikan tetap tidak ada kenaikan. “Kebutuhan pendidikan akan dipenuhi melalui BO PTN (bantuan operasional perguruan tinggi negeri),” kata mantan Rektor ITB itu, kemarin.

Ketua Panitia SNMPTN 2012 Akhmaloka mengungkapkan, semua rektor yang masih membuka jalur mandiri sudah sepakat untuk menurunkan biaya pendidikan karena Kemendikbud menjanjikan adanya BO PTN sehingga uang pendidikan. Persentase penurunannya tergantung kebijakan tiap rektor. Akhmaloka menambahkan, mulai tahun ini jalur undangan sudah diperketat seleksinya melalui jalur rapor dan akreditasi sekolah.

Peserta dari sekolah terakreditasi A kuotanya mencapai 50 persen, akreditasi B 30 persen, dan C 15 persen. Untuk sekolah yang tidak terakreditasi hanya lima persen. Seiring dengan penghapusan SNMPTN jalur tulis tahun depan, Kemendikbud mengambil kebijakan untuk menaikkan kuota jalur undangan sehingga memperbanyak peserta dari sekolah yang tidak terakreditasi untuk mendaftar SNMPTN.

Berdasarkan data, beberapa PTN yang membuka jalur mandiri ialah Universitas Negeri Makassar (UNM) yang membuka 1.437 kursi untuk strata satu (S-1) dan diploma tiga (D-3). Universitas Negeri Medan (Unimed) menyediakan 2.000 kursi. Universitas Padjadjaran (Unpad) 2.504 kursi. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyediakan 2.337 kursi dan di Universitas Sumatera Utara (USU) tersedia 1.772 kursi.

Sekretaris Umum Panitia SNMPTN 2012 Rochmat Wahab menjelaskan sejarah munculnya jalur mandiri. Menurutnya, sebelumnya PTN hanya wajib membuka satu kelas yang dibiayai negara. Akhirnya PTN membuka kelas ekstensi. Kelas ini tidak dibiayai pemerintah sehingga memang menjadi lebih mahal biaya pendidikannya.

Selanjutnya seiring dengan tuntutan meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi (APK PT), akhirnya PTN diperbolehkan membuka dua kelas dengan status reguler, yakni perkuliahan boleh membuka 24 satuan kredit semester (SKS) dalam satu semester. “Namun yang satu kelas subsidi, satunya lagi kelas mandiri,” terang Rektor UNY itu.

Koordinator Aktivis Koalisi Masyarakat Anti-Komersialisasi Pendidikan Retno Listyarti menentang penghapusan SNMPTN jalur tulis. Faktor ketidakadilan akan mendominasi penerimaan mahasiswa baru nantinya karena sebagian besar yang diterima melalui jalur mandiri akan diseleksi dari kalangan atas semua.

Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar menyatakan, dalam Rancangan Undang- Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) memang diatur jalur tertulis akan dihapus dan diganti dengan jalur mandiri. Untuk mencegah biaya yang tinggi, pemerintah dan DPR secara tegas menulis tidak boleh ada komersialisasi pendidikan dalam dunia sekolah di RUU PT tersebut. (neneng zubaidah/koran si) (/) (rfa)

Sumber : www.dikti.go.id